Sertifikasi, lembaga yang melakukan sertifikasi, dan prosedurnya

1. Sertifikasi untuk Bahasa Pemrograman

Di bagian ini akan dibahas dua sertifikasi TI dalam hal penguasaan kemampuan yang terkait dengan bahasa pemrograman. Yang dipilih adalah sertikasi untuk bahasa pemrograman Java dan sertifikasi untuk bahasa pemrograman yang menggunakan platform Microsoft .Net.

a. Java

Pengunaan bahasa Java dalam pembuatan aplikasi terus menunjukkan peningkatan. Secara pasti bahasa pemrograman Java mulai merebut pangsa pasar yang dulunya diisi oleh bahasa-bahasa seperti COBOL, Cobol, Visual Basic, C, System/390 Assembler dan SmallTalk. Tentunya hal ini diikuti dengan semakin tingginya kebutuhan akan tenaga profesional yang menguasai bahasa pemrograman Java.

Sertifikasi Java dapat dimanfaatkan oleh paling tidak empat segmen.

1. Pertama, mereka yang ingin melakukan transisi karier dari posisi nonteknis ke pengembangan aplikasi dan software. Yang dimaksud di sini adalah mereka yang memiliki pengalaman nol dalam profesi TI tetapi tertarik untuk beralih profesi ke bidang TI yang mungkin dinilai lebih menggiurkan.

2. Kedua, mereka yang sudah bergerak dalam bidang TI dan berniat untuk melakukan perpindahan posisi di perusahaan tempat mereka bekerja. Jika Anda sedang merancang sebuah rencana untuk meningkatkan kredibilitas, tanggung jawab dan sukses di organisasi Anda saat ini, sertifikasi layak menjadi komponen utama dari rencana tersebut, utamanya jika Anda bekerja di perusahaan kecil atau menengah. Sementara jika Anda memiliki keterampilan TI tetapi tidak memiliki pengalaman menggunakan Java, sertifikasi Java dapat memberi Anda kesempatan untuk mencoba pekerjaan yang menggunakan Java.

3. Ketiga, konsultan Java yang ingin memvalidasi keterampilan mereka dan meningkatkan kredibilitas mereka di mata klien.

4. Keempat adalah para profesional TI yang sedang memikirkan untuk pindah perusahaan. Saat ini banyak lowongan kerja yang menyebutkan sertifikasi Java sebagai suatu kualifikasi yang dapat mejadi nilai tambah. Tentu saja adanya sertifikat dapat meningkatkan kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan bekerja di luar negeri dan dengan upah yang lebih tinggi.

b. Microsoft.Net

Untuk para developer ada dua jenis sertifikat yang ditawarkan oleh Microsoft sebagai pengakuan atas keahlian dalam pengetahuan dan keterampilan Microsoft .Net : Microsoft Certification Application Developer (MCAD) dan Microsoft Certified Solution Developer (MCSD).

Sertifikasi MCAD dibuat oleh Microsoft sebagai respon terhadap kebutuhan industri akan sebuah sertifikasi yang memungkinkan mereka untuk menunjukkan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan, memaintain, dan mendeploy aplikasi Web atau desktop berbasis Windows dengan skala kecil sampai menengah. MCAD ditujukan untuk mereka yang lingkup pekerjaannya meliputi pengembangan aplikasi, komponen, atau layanan database dan jaringan berskala kecil sampai menengah pada platform Windows.

Sertifikasi yang kedua adalah Microsoft Certified System Developer (MCSD). Sertifikat MCSD merupakan salah satu sertifikat TI dengan reputasi yang dikenal baik di kalangan industri. Dengan mengantongi sertifikat MCSD, seseorang dianggap telah mampu mendemonstrasikan kemampuan yang dibutuhkan untuk memimpin sebuah organisasi dalam proses perancangan, implementasi, dan administrasi dari suatu solusi bisnis dengan menggunakan produk Microsoft.

2. Sertifikasi untuk Database

Setelah membahas sertifikasi untuk bahasa pemrograman, pada bagian ini akan dibahas macam sertifikasi untuk keterampilan dalam teknologi database yang banyak digunakan. Kami memilih sertifikasi untuk Oracle dan Microsoft SQl Server.

a. Oracle

Sampai sekarang perusahaan software kedua terbesar di dunia ini masih merupakan penikmat pangsa pasar terbesar untuk software database. Ini membuat sertifikasi Oracle menjadi salah satu sertifikasi yang paling populer dan banyak dicari. Laporan IDC Certified Report 2002 menyebutkan bahwa sertifikasi Oracle adalah kualitas yang paling dicari oleh pasar TI.

Dalam situsnya Oracle menyebutkan bahwa 97 dari pemegang Oracle Certified Professional (OCP) mengatakan bahwa mereka diuntungkan oleh sertifikasi tersebut, 89% merasa kepercayaan diri terkait penguasaan keahlian Oracle meningkat, dan 96% mengaku menganjurkan program sertifikasi Oracle kepada orang lain. Sementara bagi perusahaan yang memiliki pegawai yang telah tersertifikasi, Oracle mengklaim bahwa berdasarkan survai perusahaan-perusahaan tersebut melaporkan penurunan waktu downtime sebesar 49%.

Untuk memenuhi kebutuhan industri akan berbagai spesialisasi keahlian dalam menggunakan teknologi Oracle, Oracle saat ini menawarkan tiga jenis sertifikasi Oracle. Setiap jalur sertifikasi dirancang untuk menguji penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi Oracle untuk suatu bidang kerja tertentu seperti developer, administrator, atau Web server administrator.

Salah satu yang membuat sertifikasi Oracle menjadi salah satu sertifikat TI dengan reputasi yang tinggi adalah tingkat kesulitan untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Untuk setiap ujian, peserta baru dinyatakan lulus apabila skornya minimal 70 %. “Saya selalu menanyakan kesiapan setiap calon peserta ujian sertifikasi. Ujian Oracle tidak murah dan tidak mudah sehingga sayang sekali apabila harus tidak lulus,” ujar Mardjuki (Education Director, Oracle University Indonesia).

Di lain pihak hal tersebut membuat pemegang sertifikat Oracle menjadi barang langka. Di Indonesia misalnya, menurut Mardjuki baru ada sekitar 300 pemegang sertifikat jenjang OCP, sementara untuk jenjang OCM jumlah mungkin hanya sebatas hitungan jari.

b. Microsoft

Microsoft menawarkan satu jenis sertifikasi untuk penguasaan teknologi produk database andalannya, Microsoft SQl Server. Microsoft Certified DBA adalah sertifikasi yang diberikan sebagai pengakuan kemampuan merancang, mengimplementasi, dan melakukan administrasi database Microsoft SQl Server..

3. Sertifikasi untuk Office

Sebagai aplikasi desktop, Microsoft Office mungkin menjadi aplikasi yang paling akrab dengan keseharaian pekerjaan kita. Mulai dari membantu menulis surat sampai membuat perencanaan proyek. Populernya aplikasi Microsoft Office dan kemudahan pemakaiannya seringkali membuat banyak penggunanya tidak merasa perlu untuk mempelajarinya secara serius. Padahal hal tersebut mungkin berakibat pada rendahnya utilitas pemanfaatan berbagai feature yang sebenarnya disediakan oleh Microsoft Office, dan tanpa disadari membuat kerja tidak seefisien seharusnya.

Sertifikasi Microsoft Office Specialist (Office Specialist) adalah sertifikasi premium untuk aplikasi desktop Microsoft. Sertifikasi ini merupakan sertifikasi dengan standar global untuk validasi keahlian dalam menggunakan Microsoft Office dalam meningkatkan produktivitas kerja.

4. Sertifikasi di Bidang Jaringan

Sertifikasi yang paling populer di bidang jaringan adalah sertifikasi Cisco. Memang bukan rahasia bahwa Cisco merupakan pemegang pangsa pasar terbesar di bidang jaringan sampai saat ini. Selain sertifikasi Cisco, sertifikasi di bidang jaringan yang juga cukup populer adalah sertifikasi yang diberikan oleh CompTIA, Novell, dan Solaris.

5. Sertifikasi di Bidang Computer Graphics dan Multimedia

Peluang karier di bidang Computer Graphics dan Multimedia sangat luas, mulai dari designer, art director, web designer, editor, multimedia artist, visualizer, visual effect artist, dan banyak lagi. Tidak heran jika training di bidang animasi, desain grafis, desain Web, digital video, dan digital imaging ini semakin diminati.

Apa yang bisa Anda lakukan jika Anda ingin diakui sebagai ahlinya di bidang desktop publishing, animasi, digital video, atau desain Web? Tentu saja Anda bisa menempuh berbagai training dan jalur sertifikasi yang ditawarkan oleh vendor-vendor aplikasi yang bergelut di bidang multimedia ini.Beberapa vendor yang mengeluarkan sertifikasi di bidang ini adalah Adobe, Macromedia, Autodesk, dan Maya.

SERTIFIKASI NASIONAL dan INTERNASIONAL

Berikut ini contoh sertifikasi yang dikeluarkan beberapa vendor internasional yang diakui secara luas baik di Indonesia maupun di luar negeri:

A. Sertifikasi Internasional untuk bahasa pemograman Java yang dikeluarkan oleh Sun Corporation, meliputi 3 kategori sertifikasi, yaitu:

· SCP (Sun Certified Programmer)

· SCD (Sun Certified Developer)

· SCA (Sun Certified Architect)

B. Sertifikasi lain yang juga dikeluarkan oleh Sun adalah:

· SCWCD (Sun Certified Web Component Developer)

· SCBCD (Sun Certified Business Component Developer)

· SCDJWS (Sun Certified Developer for Java Web Service)

· SCMAD (Sun Certified Mobile Application Developer)

C. Sertifikasi Internasional yang dikeluarkan Microsoft menawarkan beberapa sertifikasi internasional sebagai pengakuan atas keahlian, kemampuan dan pengetahuan mereka dalam bidang tertentu, yaitu:

· MCP (Microsoft Certified Professional)

· MCTS (Microsoft Certified Technical Solution)

· MCSE (Microsoft Certified System Engineer)

· MCAD (Microsoft Certification Application Development)

· MCSD (Microsoft Certified Solution Developer)

· MCT (Microsoft Certified Trainer)

D. Sedangkan sertifikasi internasional yang erat kaitannya dengan networking yang dikeluarkan oleh Cisco. Dalam hal ini Cisco mengeluarkan nbeberapa sertifikasi internasional, yaitu Associate Professional dan Expert, antara lain:

· CCNA (Cisco Certified Network Associate)

· CCNP (Cisco Certified Network Professional)

· CCIE (Cisco Certified Inrernetworking Expert

LEMBAGA - LEMBAGA YANG MELAKUKAN SERTIFIKASI :

lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Indonesia (LSP TIK) didirikan pada tanggal 1 Mei 2007, dengan tujuan untuk memenuhi tersedianya pengakuan tenaga yang kompeten di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi.

Perkembangan teknologi informasi yang cepat dan dengan adanya kebutuhan tenaga kerja profesional maka dibutuhkan pengakuan kompetensi para tenaga profesional baik nasional ataupun internasional. Pengakuan tersebut bisa diperoleh jika telah dinyatakan kompeten dalam bidang informasi dan komunikasi oleh sebuah lembaga yang mendapatkan lisensi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).

LSP TIK merupakan lembaga yang telah memiliki lisensi dari BNSP (Keputusan Badan Nasional Sertifikasi Profesi nomor 19/BNSP/VII/2007) untuk melakukan proses pembuktian bahwa seorang tenaga yang profesional benar-benar kompeten dalam bidang kompetensinya. Sehingga tenaga professional tersebut mendapatkan pengakuan Kompetensi profesi yang dimilikinya baik secara Nasional ataupun Internasional.

Pembuktian kompetensi yang dilakukan oleh LSP TIK berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang merupakan rumusan kemampuan profesi seseorang yang mencakup seluruh aspek yang diperlukan untuk menentukan kompetensi seseorang, misalnya pengetahuan, ketrampilan, keahlian, dan sikap. Seseorang yang sudah dinyatakan kompeten harus member laporan kepada LSP TIK minimal satu tahun satu kali, sehingga kompetensi pada profesionalismenya tetap tercatat dan diakui oleh LSP TIK maupun BNSP.

Untuk memenuhi tersedianya pengakuan tenaga yang kompeten di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi baik secara Nasional dan Internasional maka LSP TIK juga beracuan pada standar Internasional, dengan adanya dukungan Standar kompetensi Internasianal dari Microsoft, Adobe, dan Oracle

Dengan usia yang masih hampir dua tahun LSP TIK sudah bisa menunjukkan kompetensinya sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi yang bisa dipercaya oleh profesionalisme Teknologi Informasi dan Telekomunikasi baik dari Lembaga Pemerintahan, Lembaga Swasta ataupun perseorangan yang bergelut dan berprofesi di bidang Teknologi Informasi dan Telekomuniasi. LSP TIK sudah melakukan pembuktian kompetensi nasional seperti di beberapa lembaga pemerintahan (Solo, Jogja, Cirebon), BUMN (PT.INTI, PLN), perusahaan Swasta, bahkan para profesional di bidang Informasi dan Komunikasi yang secara pribadi sadar akan pentingnya kemampuan pengakuan Kompetensi profesi dari LSP TIK.

Dalam pembuktian kompetensi, LSP TIK membagi menjadi beberapa profesi yang secara umum adalah :

1. Kompetensi profesi Programming .

2. Kompetensi profesi Networking.

3. Kompetensi profesi Aplikasi Perkantoran.

4. Kompetensi profesi Desain Grafis.

5. Kompetensi profesi Multimedia.

KOMPETENSI PROFESI PROGRAMMING.

Dalam Uji kompetensi Programming diperuntukkan kepada para profesinoalisme dalam bidang programming baik yang bekerja pada instansi ataupun yang menekuni profesi programming secara perseorangan.

Contoh jabatan/jenis pekerjaan yang bisa mengikuti uji kompetensi programming adalah :

* PRACTICAL PROGRAMMER

* JUNIOR PROGRAMMER

* PROGRAMMER

* SENIOR PROGRAMMER

* ANALYST PROGRAMMER

* JUNIOR WEB PROGRAMMER

* WEB PROGRAMMER

* WEB MASTER

* JUNIOR DATABASE PROGRAMMER

* DATABASE PROGRAMMER

* SENIOR DATABASE PROGRAMMER

* JUNIOR MULTIMEDIA PROGRAMMER

* MULTIMEDIA PROGRAMMER

* QUALITY ASSURANCE

KOMPETENSI PROFESI NETWORKING.

Dalam Uji kompetensi Networking diperuntukkan kepada para profesinoalisme dalam bidang networking baik yang bekerja pada instansi ataupun yang menekuni profesi networking secara perseorangan.

Contoh jabatan/jenis pekerjaan yang bisa mengikuti uji kompetensi networking adalah :

* TECHNICAL SUPPORT

* JUNIOR NETWORK ADMINISRATOR

* NETWORK ADMINISTRATOR

* SENIOR NETWORK ADMINISTRATOR

* JUNIOR SYSTEM ADMINISRATOR

* SENIOR SYSTEM ADMINISRATOR

KOMPETENSI PROFESI APLIKASI PERKANTORAN.

Dalam Uji kompetensi Aplikasi Perkantoran bukan hanya diperuntukkan kepada para profesinoalisme yang langsung berkaitan dengan aplikasi perkantoran, tetapi kepada seluruh profesonalisme lain yang dalam kebutuhannya juga menggunakan aplikasi perkantoran dalam kegiatannya baik yang bekerja pada instansi ataupun yang menekuni profesi secara perseorangan.

Contoh jabatan/jenis pekerjaan yang bisa mengikuti uji kompetensi aplikasi perkantoran ini adalah :

* ACCOUNTAN

* ADMINISTRASI

* BASIC HELP DESK

* HELP DESK

* PROGRAMER dengan ADVANCE OFFICE

Secara level tingkatan untuk Aplikasi Perkantoran , adalah :

* Basic.

* Advance.

* Specialist. (penggunaan aplikasi perkantoran untuk hal-hal kusus, misalkan programmer denga menggunakan macro programming dalam aplikasi perkantoran).

KOMPETENSI PROFESI DESAIN GRAFIS.

Dalam Uji kompetensi Desain Grafis diperuntukkan kepada para profesinoalisme dalam bidang Desain Grafis baik yang bekerja pada instansi ataupun yang menekuni profesi Desain Grafis secara perseorangan.

Contoh jabatan/jenis pekerjaan yang bisa mengikuti uji kompetensi Desain Grafis adalah :

* DESAINNER

* KARTUNIS

* LAYOUTER

* EDITOR

* PHOTOGRAPHER

KOMPETENSI PROFESI MULTIMEDIA.

Dalam Uji kompetensi Multimedia diperuntukkan kepada para profesinoalisme dalam bidang Multimedia baik yang bekerja pada instansi ataupun yang menekuni profesi Multimedia secara perseorangan.

Contoh jabatan/jenis pekerjaan yang bisa mengikuti uji kompetensi Multimedia adalah :

* ANIMATOR

* TV PRODUSER

* KAMERAMEN

* PEMBUAT NASKAH FILM

* DUBBER

* DLL

LSP-Telematika

LSP Telematika dibentuk oleh pemerintah dan setelah terbentuk harus dilaksanakan oleh komunitas Telematika dan bersifat independen. Bertugas menyelenggarakan standarisasi kompetensi kerja, menyiapkan materi uji serta mengakreditasi unit-unit Tempat Uji Kompetensi dan menerbitkan Sertifikasi Kompetensi bidang Telematika.

KEUNTUNGAN SERTIFIKASI DI LSP-TELEMATIKA

LSP Telematika merupakan lembaga yang bersifat independen dan profesional dalam menyelenggarakan standarisasi, uji kompetensi dan sertifikasi bagi para profesional di bidang telematika. Dalam perkembangannya, LSP Telematika menjadi rujukan profesionalisme bagi industri telematika di dalam dan luar negeri.

Sertifikat yang dikeluarkan LSP Telematika merupakan bukti pengakuan atas kompetensi seseorang setelah melakukan uji kompetensi.

Materi uji kompetensi LSP Telematika disusun berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang sudah disahkan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Penyusun SKKNI merupakan ahli telematika yang berasal dari Departemen Komunikasi dan Informatika, Departemen Pendidikan, Kementrian Ristek dan beberapa perusahaan TI di Indonesia.

Dalam penyelenggaraan uji kompetensi, LSP Telematika menggunakan test engine dengan software yang integritasnya tidak diragukan lagi. LSP Telematika merupakan pemegang lisensi Automated Testing Software (ATS) di Indonesia. Ujian diselenggarakan dengan berbasis komputer yakni suatu tes yang dipandu dan dikerjakan melalui media komputer termasuk penilaiannya.

 PROSEDUR dan PERSYARATAN

1. Ruang Lingkup

Pedoman ini merupakan persyaratan untuk LSP dengan persyaratan tertentu, termasuk pengembangan dan

pemeliharaan skema sertifikasi profesi.

CATATAN Di beberapa negara, lembaga yang memverifikasi kesesuaian kompetensi profesi dengan

persyaratan yang ditetapkan disebut “lembaga sertifikasi”, di negara lain disebut “lembaga registrasi”,”lembaga

asesmen dan registrasi” atau “lembaga sertifikasi/registrasi/lembaga lisensi”, dan yang lainnya menyebut

“registrar”. Pedoman ini menggunakan istilah “lembaga sertifikasi”. Namun demikian, istilah ini digunakan

dalam arti luas.

2. Acuan Normatif

Dokumen yang diacu berikut diperlukan dalam penerapan pedoman ini. Apabila ada perubahan (amademen),

dokumen yang diacu menggunakan dokumen yang mutakhir. Kosakata umum SNI 19-9000-2001, Sistem

manajemen mutu – Dasar-dasar dan Kosakata.

3. Istilah dan Definisi

3.1

Banding

Permintaan dari pemohon, kandidat atau profesi yang disertifikasi untuk mempertimbangkan kembali

keputusan yang merugikan yang dibuat oleh LSP terkait dengan status sertifikasi yang diajukan oleh yang

bersangkutan.

3.2

Peserta Uji Kompetensi

Pemohon yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk dapat ikut serta dalam proses sertifikasi.

3.3

Proses sertifikasi

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh LSP untuk menetapkan bahwa seseorang memenuhi persyaratan

kompetensi yang ditetapkan, mencakup permohonan, evaluasi, keputusan sertifikasi, survailen dan sertifikasi

ulang.

3.4

Skema sertifikasi

Persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan dengan menggunakan

standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama.

3.5

Sistem sertifikasi

Kumpulan prosedur dan sumber daya untuk melakukan proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasinya,

untuk menerbitkan sertifikat kompetensi termasuk pemeliharaannya.

3.6

Kompetensi

Kemampuan yang dapat diperagakan untuk menerapkan pengetahuan dan/atau keterampilan sesuai dengan

atribut personal sebagaimana yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

3.7

Keluhan

Permintaan penilaian kesesuaian selain banding, oleh suatu organisasi perorangan terhadap LSP, untuk

melakukan tindakan perbaikan yang berkaitan dengan kegiatan LSP atau pelanggannya.

3.8

Evaluasi

Proses penilaian profesi terhadap pemenuhan persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi untuk

mengambil keputusan sertifikasi

3.9

Ujian

Mekanisme yang merupakan bagian dari asesmen untuk mengukur kompetensi calon dan menggunakan satu

atau lebih metode misalnya metode tertulis, lisan, praktek dan pengamatan.

3.10

Asesor kompetensi

Seseorang yang mempunyai kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan dan/atau menilai

ujian.

3.11

Kualifikasi

Peragaan dari atribut personal, pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman kerja Profesi.

4. Persyaratan untuk LSP

4.1 Lembaga sertifikasi

4.1.1 Kebijakan, prosedur, dan administrasi lembaga sertifikasi harus terkait dengan kriteria sertifikasi, harus

jujur dan wajar terhadap seluruh calon dan harus memenuhi semua persyaratan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. LSP tidak boleh menggunakan prosedur yang menghambat dan menghalangi akses

oleh pemohon dan calon, kecuali yang ditetapkan dalam pedoman ini.

4.1.2 LSP harus menetapkan kebijakan dan prosedur untuk pemberian, pemeliharaan, perpanjangan,

penundaan atau pencabutan sertifikasi serta perluasan/pengurangan ruang lingkup sertifikasi yang diajukan.

4.1.3 LSP harus membatasi persyaratan, evaluasi dan keputusan sertifikasinya, sesuai dengan hal-hal spesifik

yang berkaitan dengan ruang lingkup sertifikasi.

4.2 Struktur organisasi

4.2.1 Struktur LSP harus dibentuk sedemikian rupa sehingga memberikan kepercayaan kepada pihak terkait

atas kompetensi, ketidakberpihakan dan integritasnya. Secara khusus, lembaga sertifikasi harus :

a)

independen dan tidak memihak dalam kaitannya dengan pemohon, calon dan profesi yang disertifikasi,

termasuk dengan pemiliki dan pelanggannya dan harus mengambil langkah yang dapat menjamin

operasi yang layak;

b)

bertanggung jawab atas keputusannya berkaitan dengan pemberian, pemeliharaan, perpanjangan,

penundaan dan pencabutan sertifikasi serta perluasan/pengurangan ruang lingkup yang diajukan.

c)

mengidentifikasi manajemen (kelompok atau profesi) yang memiliki tanggung jawab menyeluruh untuk:

1)

evaluasi, sertifikasi dan survailen sebagaimana ditetapkan dalam pedoman ini, dalam persyaratan

kompetensi dan dalam dokumen relevan lain yang berlaku.

2)

perumusan kebijakan operasi LSP, yang berkaitan dengan sertifikasi profesi.

3)

keputusan sertifikasi,

4)

penerapan kebijakan dan prosedurnya

5)

keuangan lembaga sertifikasi, dan

6)

pendelegasian kewenangan kepada beberapa komite atau perorangan untuk melakukan kegiatan

yang ditetapkan atas namanya.

d)

memiliki dokumen legalitas hukum atau bagian dari legalitas hukum

4.2.2 LSP harus memiliki struktur terdokumentasi yang menjaga ketidakberpihakan termasuk ketentuan yang

menjamin ketidakberpihakan pengoperasian LSP. Struktur ini harus melibatkan partisipasi semua pihak penting

yang terkait dalam pengembangan kebijakan dan prinsip-prinsip tentang substansi dan fungsi sistem sertifikasi,

tanpa adanya pihak yang mendominasi.

4.2.3 LSP harus membentuk komite skema atau nama lain, yang harus bertanggung jawab dalam

pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi untuk setiap jenis sertifikasi yang dipertimbangkan. Komite

skema harus diwakili oleh pihak penting terkait secara seimbang (tanpa ada pihak yang lebih mendominasi).

Jika ada skema sertifikasi yang dikembangkan oleh organisasi selain lembaga sertifikasi, maka pengembangan

skema tersebut harus mengikuti prinsip-prinsip yang sama.

4.2.4 LSP harus:

a)

memiliki sumber keuangan yang diperlukan untuk operasi sistem sertifikasi dan untuk membiayai

pertanggunggugatan (liability) yang mungkin timbul.

b)

memiliki kebijakan dan prosedur yang membedakan antara sertifikasi profesi dan kegiatan lainnya,

c)

menjamin bahwa kegiatan lembaga yang terkait tidak mengkompromikan kerahasiaan objektivitas dan

ketidakberpihakan dari sertifikasinya.

4.2.5 LSP tidak boleh menawarkan atau memberikan pelatihan atau membantu pihak lain dalam penyiapan

jasa tersebut.

4.2.6 LSP harus menetapkan kebijakan dan prosedur (seperti pedoman pelaksanaan) untuk penyelesaian

banding dan keluhan yang diterima dari pemohon, calon, profesi yang disertifikasi dan atasan/institusi tempat

profesi yang disertifikasi bekerja serta dari pihak lain mengenai proses kriteria sertifikasi, termasuk kebijakan

dan prosedur untuk kinerja profesi yang disertifikasi. Kebijakan dan prosedur tersebut harus menjamin bahwa

banding dan keluhan diselesaikan secara independen, tegas dan tidak berpihak.

4.2.7 LSP harus memperkerjakan personil permanen atau personil kontrak dalam jumlah yang memadai

dengan pendidikan, pelatihan, pengetahuan teknis dan pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan

fungsi sertifikasi sesuai dengan jenis, rentang dan volume pekerjaan yang dilakukan di bawah tanggung jawab

manajemen.

4.3 Pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi

4.3.1 LSP harus menetapkan metode dan mekanisme untuk digunakan dalam mengevaluasi kompetensi calon

dan harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang sesuai untuk pengembangan awal dan pemeliharaan

berkelanjutan dari metode dan mekanisme tersebut.

CATATAN lampiran A memberikan panduan untuk pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi.

4.3.2 LSP harus menetapkan suatu proses pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi yang

mencakup kaji ulang dan validasi skema yang dilakukan oleh komite skema.

4.3.3 LSP harus segera memberikan informasi mengenai setiap perubahan di dalam persyaratan kepada wakil-

wakil komite. LSP harus mempertimbangkan pendapat yang disampaikan oleh komite skema sebelum

memutuskan bentuk perubahan yang tepat dan tanggal efektif berlakunya perubahan. Setelah pengambilan

keputusan dan publikasi mengenai perubahan persyaratan, LSP harus memberikan informasi kepada pihak-

pihak yang terkait dan profesi yang disertifikasi. LSP harus memverifikasi bahwa setiap profesi yang

disertifikasi memenuhi persyaratan yang diubah dalam periode waktu, yang penetapannya harus

mempertimbangkan pendapat komite skema.

4.3.4 Kriteria kompetensi profesi yang dievaluasi harus ditetapkan oleh LSP sesuai dengan pedoman ini dan

dokumen relevan lainnya. Jika diperlukan penjelasan untuk penerapan dokumen tersebut terhadap skema

sertifikasi yang spesifik, maka penjelasan tersebut harus dirumuskan oleh para ahli, disahkan oleh komite

skema dan dipublikasikan oleh lembaga sertifikasi.

4.3.5 Sertifikasi tidak boleh dibatasi atas dasar keuangan atau kondisi lain yang tidak semestinya, seperti

keanggotaan dalam asosiasi atau kelompok. Sertifikat kelulusan suatu lembaga pelatihan yang diakui dapat

menjadi persyaratan skema sertifikasi. Pengakuan atau persetujuan tersebut oleh LSP, tidak boleh dilakukan

dengan mengkompromikan ketidakberpihakan atau mengurangi bobot persyaratan evaluasi dan sertifikasi.

4.3.6 LSP harus mengevaluasi metode ujian calon. Penyelenggaraan ujian harus jujur, absah dan dapat

dipertanggungjawabkan. Minimum 1 tahun sekali, metodologi dan prosedur yang tepat (seperti pengumpulan

dan pemeliharaan data statistik) harus ditetapkan untuk menegaskan kembali kejujuran, keabsahan,

kepercayaan dan kinerja umum setiap ujian dan semua perbaikan perbedaan yang teridentifikasi.

4.4 Sistem manajemen

4.4.1 LSP harus menggunakan sistem manajemen yang didokumentasikan dan mencakup semua persyaratan

pedoman ini serta menjamin efektifitas penerapan persyaratan tersebut.

4.4.2 LSP harus menjamin bahwa:

a)

sistem manajemen ditetapkan dan dipelihara sesuai dengan pedoman ini, dan

b)

sistem manajemennya dimengerti dan diterapkan pada semua tingkat organisasi.

4.4.3 LSP harus mempunyai sistem pengendalian dokumen dan audit internal serta kaji ulang manajemen yang

sudah diterapkan termasuk ketentuan untuk perbaikan berkelanjutan, tindakan koreksi dan pencegahan.

4.5 Subkontrak

4.5.1 Jika LSP memutuskan untuk mensubkontrakkan pekerjaan yang berkaitan dengan asesmen kepada

asesor subkontrak, maka perjanjian terdokumentasi yang mencakup pengaturan, termasuk kerahasiaan dan

pencegahan konflik kepentingan harus dituliskan. Keputusan sertifikat tidak boleh disubkontrakkan.

4.5.2 LSP harus:

a)

bertanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang disubkontrakkan dan tetap bertanggung jawab atas

pemberian, pemeliharaan, perpanjangan, perluasan dan pengurangan ruang lingkup, penundaan atau

pencabutan sertifikasi.

b)

menjamin bahwa subkontraktor tersebut kompeten dan memenuhi ketentuan yang berlaku dalam

pedoman ini, dan tidak terlibat baik secara langsung atau melalui atasannya dengan pelatihan atau

pemeliharaan sertifikasi personel sedemikian rupa sehingga kerahasiaan dan kenetralan dapat

dikompromikan.

memelihara daftar subkontraknya dan menilai serta memantau kinerjanya sesuai prosedur yang

didokumentasikan.

4.6.1 LSP harus memelihara sistem rekaman sesuai dengan kondisi dan peraturan perundang-undangan,

termasuk cara-cara untuk mengkonfirmasikan status profesi yang disertifikasi. Rekaman harus membuktikan

bahwa proses sertifikasi telah dipenuhi secara efektif, khususnya yang berkaitan dengan formulir permohonan,

laporan evaluasi, kegiatan survailen, dan dokumen lain yang terkait dengan pemberian, pemeliharaan,

perpanjangan, perluasan, pengurangan, penundaan dan pencabutan sertifikasi.

4.6.2 Rekaman harus diidentifikasi, diatur dan dimusnahkan dengan cara yang sesuai untuk menjamin

integritas proses dan kerahasiaan informasi tersebut. Rekaman harus disimpan selama periode waktu tertentu

untuk memberikan jaminan kepercayaan berkelanjutan, minimal satu siklus sertifikasi penuh, atau

sebagaimana yang dipersyaratkan dalam perjanjian pengakuan, kontrak, hukum dan kewajiban lainnya.

4.7 Kerahasiaan

LSP harus menjaga kerahasiaan semua informasi yang diperoleh selama proses kegiatannya, melalui

komitmen terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komitmen tersebut harus dilaksanakan oleh

semua individu/personil yang bekerja di lembaga sertifikasi, termasuk anggota komite dan lembaga atau

individu dari luar yang bekerja atas namanya. Informasi tersebut tidak boleh diberikan kepada pihak yang tidak

berwenang tanpa persetujuan tertulis dari organisasi atau individu dari mana informasi diperoleh, kecuali bila

perundang-undangan mensyaratkan informasi tersebut harus diungkapkan. Bila lembaga sertifikasi disyaratkan

oleh peraturan perundang-undangan untuk mengumumkan informasi tersebut, organisasi atau individu yang

bersangkutan harus diberitahu sebelumnya tentang informasi yang diberikan.

4.8 Keamanan

Seluruh soal-soal ujian dan bahan-bahan yang terkait harus dipelihara dalam suatu lingkungan yang aman oleh

LSP, atau subkontraktornya untuk melindungi kerahasiaan bahan-bahan tersebut selama masa pakainya.

Persyaratan untuk personil permanen atau yang dikontrak oleh lembaga sertifikasi

5.1.1 LSP harus menetapkan persyaratan kompetensi bagi personil permanen atau yang dikontrak yang terlibat

dalam proses sertifikasi.

5.1.2 LSP mewajibkan personil permanen atau yang dikontrak untuk menandatangai dokumen yang

menyatakan komitmennya untuk memenuhi peraturan yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi, termasuk hal-

hal yang berkaitan dengan kerahasiaan dan kebebasan dari pengaruh komersial dan pengaruh lainnya dari

setiap hubungan sebelum dan/atau saat ini dengan profesi yang diuji yang dapat mengkompromikan

kenetralannya.

5.1.3 Uraian tugas dan tanggung jawab yang terdokumentasi dengan jelas harus tersedia bagi setiap Profesi

permanen atau yang dikontrak. Mereka harus dilatih sesuai dengan bidang tugasnya, sehingga yang

bersangkutan menyadari pentingnya sertifikasi yang ditawarkan. Semua personil yang terlibat dalam setiap

aspek kegiatan sertifikasi harus memiliki kualifikasi pendidikan, pengalaman dan keahlian teknis yang sesuai

dengan kriteria kompetensi untuk tugas yang ditetapkan.

5.1.4 LSP harus membuat dan memelihara dokumentasi mutakhir mengenai kualifikasi setiap personil.

Informasi tersebut harus mudah diakses oleh personil permanen atau yang dikontrak dan harus mencakup:

a)

nama dan alamat;

b)

organisasi dan jabatannya;

c)

pendidikan, jenis dan status personil;

d)

pengalaman dan pelatihan yang relevan dengan bidang tugasnya;

e)

tanggung jawab dan kewajibannya dalam lembaga sertifikasi;

f)

penilaian kinerja;

g)

tanggal pemuktakhiran rekaman

h)

tanggal pemutakhiran rekaman

5.2 Persyaratan Asesor Kompetensi

5.2.1 Asesor kompetensi harus memenuhi persyaratan LSP berdasarkan persyaratan kompetensi yang berlaku

dan dokumen relevan lainnya.

Dalam proses pemilihan asesor yang ditugaskan untuk suatu ujian atau bagian dari suatu ujian harus dijamin

bahwa asesor kompetensi tersebut minimal:

a)

mengerti skema sertifikasi yang relevan;

b)

memiliki pengetahuan yang cukup mengenai metode ujian dan dokumen ujian yang relevan;

c)

memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang yang akan diuji;

d)

mampu berkomunikasi dengan efektif baik secara lisan maupun tulisan dalam bahasa yang digunakan

dalam ujian, dan

e)

bebas dari kepentingan apapun sehingga dapat melakukan penilaian (asesmen) dengan tidak memihak

dan tidak diskriminatif.

5.2.2 Jika seseorang asesor kompetensi mempunyai potensi konflik kepentingan dalam ujian dengan calon,

LSP harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa kerahasiaan dan kenetralan ujian tidak

dikompromikan (lihat 4.2.5). Langkah-langkah tersebut harus direkam.

6. Proses sertifikasi

6.1 Permohonan

6.1.1 Berdasarkan permintaan pemohon, LSP harus memberikan uraian rinci yang mutakhir mengenai proses

sertifikasi untuk setiap skema sertifikasi yang sesuai (termasuk biaya). Di samping itu LSP memberikan

dokumen yang memuat persyaratan sertifikasi, hak pemohon, serta kewajiban profesi yang disertifikasi

termasuk kode etik profesi (lihat 6.6.2).

6.1.2 LSP harus mensyaratkan kelengkapan permohonan, yang ditandatangi oleh pemohon yang meminta

sertifikasi dan mencakup:

a)

lingkup sertifikasi yang diajukan;

b)

pernyataan bahwa profesi yang bersangkutan setuju memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan

setiap informasi yang diperlukan untuk evaluasi;

c)

rincian kualifikasi yang relevan didukung dengan bukti dan rekomendasi;

d)

informasi umum pemohon, seperti nama, alamat dan informasi lain yang disyaratkan untuk identifikasi

Profesi.

6.2.1 LSP harus mengkaji ulang permohonan sertifikasi untuk menjamin bahwa:

LSP mempunyai kemampuan untuk memberikan sertifikasi sesuai ruang lingkup yang diajukan;

LSP menyadari kemungkinan adanya kekhususan kondisi pemohon dan dengan alasan yang tepat dapat

mengakomodasikan keperluan khusus pemohon seperti bahasa dan/atau ketidakmampuan (disabilities)

lainnya;

pemohon mempunyai pendidikan, pengalaman dan pelatihan yang disyaratkan dalam skema.

6.2.2 LSP harus menguji kompetensi profesi berdasarkan persyaratan skema melalui satu atau lebih metode

seperti tertulis, lisan, praktek, pengamatan atau cara lain.

6.2.3 Ujian harus direncanakan dan disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjamin bahwa semua

persyaratan skema diverifikasi secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi sehingga memadai

untuk menegaskan kompetensi calon.

6.2.4 LSP harus membuat prosedur pelaporan yang menjamin kinerja dan hasil evaluasi termasuk kinerja dan

hasil ujian, yang didokumentasikan secara tepat dan dimengerti.

6.3 Keputusan sertifikasi

6.3.1 Keputusan sertifikasi yang ditetapkan untuk seorang calon oleh LSP harus berdasarkan informasi yang

dikumpulkan selama proses sertifikasi. Personel yang membuat keputusan sertifikasi tidak boleh berperan

serta dalam pelaksanaan ujian atau pelatihan calon.

6.3.2 LSP harus memberikan sertifikasi kepada semua Profesi yang disertifikasi. LSP harus memelihara

kepemilikan sertifikat. Sertifikat tersebut dapat dalam bentuk surat, kartu atau media lainnya, yang ditandatangi

atau disahkan oleh Personel LSP yang bertanggung jawab.

6.3.3 Sertifikat tersebut minimal harus memuat informasi berikut:

a)

nama Personel yang disertifikasi dan nomor sertifikat;

b)

nama lembaga sertifikasi;

acuan persyaratan kompetensi atau dokumen relevan lain, termasuk hal-hal yang menjadi dasar dalam

sertifikasi;

ruang lingkup sertifikasi termasuk batasannya;

tanggal efektif sertifikasi dan masa berlaku;

6.4.1 LSP harus menetapkan proses survailen untuk memantau pemenuhan profesi yang disertifikasi dengan

persyaratan skema sertifikasi yang relevan.

6.4.2 LSP harus memiliki prosedur dan aturan untuk pemeliharaan sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.

Aturan tersebut termasuk frekuensi dan cakupan kegiatan survailen harus disahkan oleh komite skema. Aturan

tersebut harus cukup menjamin adanya evaluasi yang jujur untuk mengkonfirmasikan kompetensi Personel

yang disertifikasi.

6.5 Sertifikasi ulang

6.5.1 LSP harus menetapkan persyaratan sertifikasi ulang sesuai dengan persyaratan kompetensi dan

dokumen relevan lain untuk menjamin bahwa profesi yang disertifikasi selalu memenuhi sertifikasi yang

mutakhir.

6.5.2 LSP harus memiliki prosedur dan aturan untuk pemeliharaan sertifikat sesuai dengan skema sertifikasi.

Aturan tersebut termasuk frekuensi dan cakupan kegiatan sertifikasi ulang harus disahkan oleh komite skema.

Aturan tersebut harus cukup menjamin adanya evaluasi yang jujur untuk mengkonfirmasikan kompetensi

profesi yang disertifikasi.

6.6 Penggunaan sertifikat

6.6.1 LSP harus mensyaratkan bahwa profesi yang disertifikasi menandatangani persetujuan untuk:

a)

memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan;

b)

menyatakan bahwa sertifikasinya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan;

c)

tidak menyalahgunakan sertifikasi yang dapat merugikan LSP dan tidak memberikan persyaratan yang

berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah;

d)

menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat

acuan LSP setelah dibekukan atau dicabut sertifikasinya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP

yang menerbitkannya, dan

e)

tidak menyalahgunakan sertifikat.

6.6.2 Acuan sertifikasi yang tidak sesuai atau penyalahgunaan sertifikat dalam publikasi, katalog, dll, harus

ditangani oleh LSP dengan tindakan perbaikan seperti penundaan atau pencabutan sertifikasi, pengumuman

pelanggaran dan, jika perlu tindakan hukum lainnya.

Sumber

http://gunkz-santos.blogspot.com/2011/05/lembaga-lembaga-yang-melakukan.html

http://juliocaesarz.blogspot.com/2011/05/prosedur-dan-persyaratan-untuk.html

http://rafikaajah.blogspot.com/2011/06/sertifikasi-software-dan-database.html

Jenis profesi IT di indonesia dan perbandingannya

Secara umum, pekerjaan di bidang teknologi informasi setidaknya terbagi dalam 3 kelompok sesuai bidangnya.

a. Kelompok pertama, adalah mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak (software), baik mereka yang merancang system operasi,database maupun system aplikasi.

Pada lingkungan kelompok ini, terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti :

*Sistem analis, merupakan orang yang abertugas menganalisa system yang akan diimplementasikan, mulai dari menganalisa system yang ada, kelebihan dan kekurangannya, sampai studi kelayakan dan desain system yang akan dikembangkan.

* Programer, merupakan orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan system analis, yaitu membuat program ( baik aplikasi maupun system operasi ) sesuai system yang dianalisa sebelumnya.

* Web designer, merupakan orang yang melakukan kegiatan perencanaan, termasuk studi kelayakan, analisis dan desain terhadap suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web.

* Web programmer, merupakan orang yang bertugas mengimplementasikan rancangan web designer, yaitu membuat program berbasis web sesuai desain yang telah dirancang sebelumnya.

b. Kelompok kedua, adalah mereka yang bergelut di bidang perangkat keras (hardware).

Pada lingkungan kelompok ini, terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti :

* Technical engineer, sering juga disebut teknisi, yaitu orang yang berkecimpung dalam bidang teknik, baik mengenai pemeliharaan maupun perbaikan perangkat system computer.

* Networking engineer, adalah orang yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan computer dari maintenance sampai pada troubleshooting-nya.

c. Kelompok ketiga, adalah mereka yang berkecimpung dalam operasional system informasi.

Pada lingkungan kelompok ini, terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti :

*EDP Operator, adalah orang yang bertugas mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan electronic data processing dalam lingkungan sebuah perusahaan atau organisasi lainnya.

*System Administrator, merupakan orang yang bertugas melakukan administrasi terhadap system, memiliki kewenangan menggunakan hak akses terhadap system, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional sebuah system.

Jenis-jenis Profesi di Bidang IT beserta Job Desc-nya

1. Analyst Programmer

Seorang analis bertugas untuk merancang, membuat 'code' program, dan menguji program untuk mendukung perencanaan pengembangan sebuah sistem atau aplikasi.

2. Web Designer

Mengembangkan rancangan inovatif aplikasi web-based beserta isi dari aplikasi tersebut.

3. Systems Programmer/Softaware Engineer

Seseorang dengan posisi ini, harus terbiasa dengan pengembangan software 'life cyclces' dan memiliki keterampilan dalam mendesain suatu aplikasi, bahkan sistem. Tugasnya adalah menyiapkan program sesuai dengan spsifikasi, melakukan dokumentasi program, dan menguji program yang telah dibuat.

4. IT Executive

Seorang eksekutif IT bertanggung jawab untuk memelihara kecukupan, standard & kesiapan systems/infrastructure untuk memastikan pengoperasiannya dapat efektif & efisien. Selain itu

harus juga menerapkan prosedur IT & proses untuk memastikan data terproteksi secara maksimum.

5. IT Administrator

Tugasnya adalah menyediakan implementasi & administrasi yang meliputi Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN) dan koneksi dial-up, firewall, Proxy serta pendukung teknisnya.

6. Network Administrator

Mengurusi & mengoperasi jaringan LAN maupun WAN, manajemen sistem serta dukungan terhadap perangkat kerasnya.

7. Database Administrator

Bertanggung jawab Untuk administrasi & pemeliharaan teknis yang menyangkut perusahaan dalam pembagian sistem database.

8. Systems Engineer

- Menyediakan rancangan sistem & konsultasi terhadap pelanggan.

- Memberikan respon terhadap permintaan technical queries serta dukungannya.

- Termasuk melakukan pelatihan teknis ke pelanggan & IT administrator.

9. Network Support Engineer

- Melaksanakan komunikasi & analisa sistem networking

- Mendisain perencanaan untuk integrasi. Mendukung jaringan pada internet, intranet & extranet.

- Menganalisa & ikut ambil bagian dalam pengembangan standardisasi keamanan & implementasi mengendalikan untuk keamanan LAN & WAN

10. IT Manager

- Mengatur kelancaran dari sistem IT.

- Troubleshooting & membantu organisasi dalam menangani permasalahan IT.

- Sesuai dengan pengembangan IT yang baru dalam bidang yang diperlukan.

Perbandingan dengan negara lain

Singapore

Pada model Singapore juga dilakukan pembagian berdasarkan tingkatan senioritas. Misal pada System development dibagi menjadi:

1. Programmer

2. Analyst/Programmer

3. Senior Analyst/Programmer

4. Principal Analyst/Programmer

5. System Analyst

6. Senior System Analyst

7. Principal System Analyst

Inggris

Model British Computer Society (BCS)

Untuk model BCS pekerjaan diklasifikasikan dalam tingkatan sebagai berikut :

Level 0 . Unskilled Entry

Level 1 . Standard Entry

Level 2 . Initially Trainded Practitioner

Level 3 . Trained Practitioner

Level 4 . Fully Skilled Practitioner

Level 5 . Experienced Practitioner/Manager

Level 6 . Specialist Practitioner/Manager

Level 7 . Senior Specialist/Manager

Level 8 . Principal Specialist/Experienced Manager

Level 9 . Senior Manager/Director

sumber

http://dedennurwahid.blogspot.com/2011/04/jenis-jenis-profesi-it-di-indonesia-dan.html

Tugas untuk berbagai profesi di bidang TI

Berbagai Profesi di Bidang IT

Sekarang ini dunia teknologi informasi sudah sangat berkembang dan banyak peminatnya,

sehingga banyak orang yang bekerja di bidang ini. Profesi di IT sangatlah beragam yang terdiri

dari :

• System Analyst, Analyst Programmer

• ERP (enterprise resource planning) Consultant

• Systems Programmer/ Software Engineer, Web Designer, Systems Engineer

• Tester

• Database Administrator

• Helpdesk Analyst

• IT Executive, IT Administrator

• Network Administrator, Security Network Analyst, Network Support Engineer

• Manager, IT Manager, Project Manager, Account Manager, Project Manager

Semua profesi ini secara umum dikelompokkan ke dalam 4 kelompok sesuai bidang

pekerjaannya, yaitu:

1. Kelompok Pertama, adalah mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak (software) baik

mereka yang merancang sistem operasi, database maupun sistem aplikasi. Pada lingkungan

kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti misalnya :

• System analyst : bertugas menganalisa sistem yang akan diimplementasikan, mulai

dari menganalisa sistem yang ada, tentang kelebihan dan kekurangannya, sampai studi

kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan.

• Systems Programmer/Software Engineer : bertugas mengimplementasikan rancangan

sistem analis yaitu membuat program (baik aplikasi maupun sistem operasi) sesuai sistem

yang dianalisa sebelumnya.

• Web designer : orang yang melakukan kegiatan perecanaan, termasuk studi kelayakan,

analisis dan desain terhadap suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web.

• Web programmer : bertugas mengimplementasikan rancangan web designer yaitu

membuat program berbasis web sesuai desain yang telah dirancang sebelumnya.

2. Kelompok Kedua, adalah mereka yang bergelut di perangkat keras (hardware). Pada

lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaanpekerjaan seperti :

• Technical engineer (atau teknisi) : orang yang berkecimpung dalam bidang teknik baik

mengenai pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer.

• Networking engineer : orang yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan komputer

dari maintenance sampai pada troubleshooting-nya.

3. Kelompok Ketiga, adalah mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi.

Pada lingkungan kelompok ini terdapat pekerjaan-pekerjaan seperti :

• EDP operator : bertugas untuk mengoperasikan program-program yang berhubungan

dengan electronic data processing dalam lingkungan sebuah perusahaan atau organisasi

lainnya.

• System administrator : bertugas melakukan administrasi terhadap sistem, melakukan

pemeliharaan sistem, memiliki kewenangan mengatur hak akses terhadap sistem, serta

hal-hal lain yang berhubungan dengan pengaturan operasional sebuah sistem.

• MIS director : orang yang memiliki wewenang paling tinggi terhadap sebuah sistem

informasi, melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan baik

hardware, software maupun sumber daya manusianya.

• Database Administrator : orang yang bertanggung jawab untuk administrasi &

pemeliharaan teknis yang menyangkut perusahaan dalam pembagian sistem database.

• IT Administrator : menyediakan implementasi & administrasi yang meliputi Local Area

Network (LAN), Wide Area Network (WAN) dan koneksi dial-up.

• Helpdesk Analyst : orang yang bertugas me-’remote’ permasalahan troubleshoot melalui

email atau telepon dengan cara mengambil-alih kendali para pemakai via LAN/WAN

koneksi. Juga betanggung jawab dalam perencanaan, mengkoordinir & mendukung

proses bisnis, sistem & end-users dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

4. Kelompok Keempat, adalah mereka yang berkecimpung di pengembangan bisnis Teknologi

Informasi. Pada bagian ini, pekerjaan diidentifikasikan oleh pengelompokan kerja di berbagai

sektor di industri Teknologi Informasi.

Pengelompokkan profesi di kalangan teknologi informasi juga dapat didasarkan pada SRIG-PS

SEARCC (South East Asia Regional Computer Confideration) yang merupakan suatu badan

beranggotakan himpunan profesional IT yang terdiri dari 13 negara. Indonesia merupakan salah

satu anggotanya yang sudah aktif di berbagai kegiatan, seperti SRIG-PS (Special Regional

Interest Group on Profesional Standardisation). Kegiatan inilah yang mencoba merumuskan

standardisasi pekerjaan di dalam dunia Teknologi Informasi.

Standar model SRIG-PS SEARCC memiliki dua pendekatan dalam melakukan pengklasifikasian

pekerjaan. Kedua pendekatan tersebut adalah:

1. Model yang berbasiskan industri atau bisnis. Pada model ini pembagian pekerjaan

diidentifikasikan oleh pengelompokan kerja di berbagai sektor di industri Teknologi

Informasi. Model ini digunakan oleh Singapore dan Malaysia.

2. Model yang berbasiskan siklus pengembangan sistem. Pada model ini pengelompokkan

dilakukan berdasarkan tugas yang dilakukan pada saat pengembangan suatu sistem.

Model pendekatan ini digunakan oleh Japan.

Pengelompokkan profesi IT berdasarkan standar model tersebut adalah

Programmer

Bidang pekerjaan yang melakukan pemrograman komputer terhadap suatu sistem yang telah

dirancang sebelumnya. Jenis pekerjaan ini memiliki 3 tingkatan yaitu :

•

Supervised (terbimbing). Tingkatan awal dengan 0-2 tahun pengalaman, membutuhkan

pengawasan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugasnya.

•

Moderately supervised (madya). Tingkatan dengan tugas kecil yang dapat dikerjakan

oleh mereka tetapi tetap membutuhkan bimbingan untuk tugas yang lebih besar, 3-5

tahun pengalaman.

• Independent/Managing (mandiri). Tingkatan pekerjaan yang tugasnya dimulai tidak

membutuhkan bimbingan dalam pelaksanaan tugas.

System Analyst (Analis Sistem)

Bidang pekerjaan yang melakukan analisis dan desain terhadap sebuah sistem sebelum

dilakukan implementasi atau pemrograman lebih lanjut. Analisis dan desain merupakan kunci

awal untuk keberhasilan sebuah proyek-proyek berbasis komputer. Jenis pekerjaan ini juga

memiliki 3 tingkatan seperti halnya pada programmer.

Project Manager (Manajer Proyek)

Bidang pekerjaan yang melakukan manajemen terhadap proyek-proyek berbasis sistem

informasi. Level ini adalah level pengambil keputusan. Jenis pekerjaan ini juga memiliki

3 tingkatan seperti halnya pada programmer, terhgantung pada kualifikasi proyek yangdikerjakannya.

Instructor (Instruktur)

Bidang pekerjaan yang berperan dalam melakukan bimbingan, pendidikan dan pengarahan baik

terhadap anak didik maupun pekerja level di bawahnya. Jenis pekerjaan ini juga memiliki 3

tingkatan seperti halnya pada programmer.

Specialist

Bidang pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus. Berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan

yang lain, pekerjaan ini hanya memiliki satu level saja yaitu independent (managing), dengan

asumsi bahwa hanya orang dengan kualifikasi yang ahli dibidang tersebut yang memiliki tingkat

profesi spesialis. Pekerjaan spesialis menurut model SEARCC ini terdiri dari :

• Data Communication

• Database

• Security

• Quality Assurances

• IS Audit

• System Software Support

• Distributed System

• System Integration

Berikut merupakan penjelasan deskripsi pekerjaan (jobdesc) beberapa profesi IT yang telah

dijelaskan sebelumnya :

IT Programmer

1. Mengmbil bagian dalam pengembangan dan integrasi perangkat lunak.

2. Mengembangkan secara aktif kemampuan dalam pengembangan perangkat lunak.

3. Menerima permintaan user untuk masalah-masalah yang harus diselesaikan.

4. Menyediaakan dukungan dan penyelesaian masalah konsumen baik untuk konsumen

internal maupun eksternal.

5. Bertanggung jawab atas kepuasan terkini pelanggan.

6. Melakukan tugas-tugas yang berkaitan dan tanggung jawab yang diminta, seperti dalam

sertifikat dan menuruti rencana dasar perusahaan untuk membangun kecakapan dalam

portofolio pruduk.

7. Mengerjakan macam-macam tugas terkait seperti yang diberikan.

8. Membentuk kekompakan maksimum dalam perusahaan bersama dengan rekan-rekan

dalam perusahaan.

System Analyst

1. Mengumpulkan informasi untuk penganalisaan dan evaluasi sistem yang sudah ada

maupun untuk rancangan suatu sistem.

2. Riset, perencanaan, instalasi, konfigurasi, troubleshoot, pemeliharaan, dan upgrade sistem

pengoperasian.

3. Riset, perencanaan, instalasi, konfigurasi, troubleshoot, pemeliharaan, dan upgrade

perangkat keras, perangkat lunak, serta sistem pengoperasiannya.

4. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap prosedur bisnis yang ada maupun yang sedang

diajukan atau terhadap kendala yang ada untuk memenuhi keperluan data processing.

5. Mempersiapkan flow chart dan diagram yang menggambarkan kemampuan dan proses

dari sistem yang digunakan.

6. Melakukan riset dan rekomendasi untuk pembelian, penggunaan, dan pembangunan

hardware dan software.

7. Memperbaiki berbagai masalah seputar hardware, software, dan konektivitas, termasuk di

dalamnya akses pengguna dan konfigurasi komponen.

8. Memilih prosedur yang tepat dan mencari support ketika terjadi kesalahan, dan panduan

yang ada tidak mencukupi, atau timbul permasalahan besar yang tidak terduga.

9. Mencatat dan memelihara laporan tentang perlengkapan perangkat keras dan lunak,

lisensi situs dan/ atau server, serta akses dan security pengguna.

10. Mencari alternatif untuk mengoptimalkan penggunaan komputer.

11. Mampu bekerja sebagai bagian dari team, misalnya dalam hal jaringan, guna menjamin

konektivitas dan keserasian proses di antara sistem yang ada.

12. Mencatat dan menyimpan dokumentasi atas sistem.

13. Melakukan riset yang bersifat teknis atas system upgrade untuk menentukan feasibility,

biaya dan waktu, serta kesesuaian dengan sistem yang ada.

14. Menjaga confidentiality atas informasi yang diproses dan disimpan dalam jaringan

15. Mendokumentasikan kekurangan serta solusi terhadap sistem yang adasebagai catatan

untuk masa yang akan datang.

IT Project Managers

1. Mengembangkan dan mengelola work breakdown structure (WBS) proyek teknologi

informasi.

2. Mengembangkan atau memperbarui rencana proyek untuk proyek-proyek teknologi

informasi termasuk informasi seperti tujuan proyek, teknologi, sistem, spesifikasi

informasi, jadwal, dana, dan staf.

3. Mengelola pelaksanaan proyek untuk memastikan kepatuhan terhadap anggaran, jadwal,

dan ruang lingkup.

4. Menyiapkan laporan status proyek dengan mengumpulkan, menganalisis, dan meringkas

informasi dan tren.

5. Menetapkan tugas, tanggung jawab, dan rentang kewenangan kepada personil proyek.

6. Mengkoordinasikan rekrutmen atau pemilihan personil proyek.

7. Mengembangkan dan mengelola anggaran tahunan untuk proyek-proyek teknologi

informasi.

8. Mengembangkan rencana pelaksanaan yang mencakup analisis seperti biaya-manfaat

atau laba atas investasi.

9. Secara langsung atau mengkoordinasikan kegiatan personil proyek.

10. Menetapkan dan melaksanakan rencana komunikasi proyek.

IT Support Officer

1. Menerima, memprioritaskan dan menyelesaikan permintaan bantuan IT

2. Membeli hardware IT, software dan hal-hal lain yang berhubungan dengan hal tersebut.

3. Instalasi, perawatan dan penyediaan dukungan harian baik untuk hardware & software

Windows & Macintosh, peralatan termasuk printer, scanner, hard-drives external, dll

4. Korespondensi dengan penyedia jasa eksternal termasuk Internet Service Provider,

penyedia jasa Email, hardware, dan software supplier, dll.

5. Mengatur penawaran harga barang dan tanda terima dengan supplier untuk kebutuhan

yang berhubungan dengan IT.

6. Menyediakan data / informasi yang dibutuhkan untuk pembuatan laporan department

regular

Network Administrator

1. Maintain dan perawatan jaringan LAN.

2. Archive data.

3. Maintain dan perawatan komputer.

Network Engineer

1. Maintenance LAN dan Koneksi Internet

2. Maintenance hardware

3. Maintenance database dan file

4. Help Desk

5. Inventory

Network and Computer Systems Administrators

1. Menjaga dan mengelola jaringan komputer dan lingkungan komputasi terkait termasuk

perangkat keras komputer, perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, dan semua

konfigurasi.

2. Melakukan backup data dan operasi pemulihan kerusakan.

3. Mendiagnosa, memecahkan masalah, dan menyelesaikan perangkat keras, perangkat

lunak, atau jaringan lainnya dan masalah sistem, dan mengganti komponen yang rusak

bila diperlukan.

4. Merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan langkah-langkah keamanan

jaringan untuk melindungi data, perangkat lunak, dan perangkat keras.

5. Mengkonfigurasikan, memonitor, dan memelihara aplikasi email atau virus software

perlindungan.

6. Mengoperasikan master konsol untuk memonitor kinerja sistem komputer dan jaringan,

dan untuk mengkoordinasikan komputer akses jaringan dan penggunaan.

7. Memuat rekaman komputer dan disk, dan menginstal perangkat lunak dan kertas printer

atau form.

8. Desain, mengkonfigurasi, dan perangkat keras uji komputer, jaringan lunak dan

perangkat lunak sistem operasi.

9. Memonitor kinerja jaringan untuk menentukan apakah penyesuaian perlu dibuat, dan

untuk menentukan di mana perubahan harus dibuat di masa depan.

10. Berunding dengan pengguna jaringan tentang bagaimana untuk memecahkan masalah

sistem yang ada.SimakBaca secara fonetik.

Network Systems and Data Communications Analysts

1. Menguji dan mengevaluasi hardware dan software untuk menentukan efisiensi,

reliabilitas, dan kompatibilitas dengan sistem yang ada, dan membuat rekomendasi

pembelian.

2. Desain dan implementasi sistem, konfigurasi jaringan, dan arsitektur jaringan, termasuk

teknologi perangkat keras dan perangkat lunak, lokasi situs, dan integrasi teknologi.

3. Membantu pengguna untuk mendiagnosa dan memecahkan masalah komunikasi data.

4. Memantau kinerja sistem dan menyediakan langkah-langkah keamanan, tips dan

pemeliharaan yang diperlukan.

5. Menjaga dibutuhkan file dengan menambahkan dan menghapus file pada server jaringan

dan membuat cadangan file untuk menjamin keselamatan file apabila terjadi masalah

dengan jaringan.

6. Bekerja dengan engineer lain, analis sistem, programer, teknisi, ilmuwan dan manajer

tingkat atas dalam pengujian, desain dan evaluasi sistem.

7. Mengidentifikasi area operasi yang perlu diupgrade peralatan seperti modem, kabel serat

optik, dan kabel telepon.

8. Konsultasi pelanggan, kunjungi tempat kerja atau melakukan survei untuk menentukan

kebutuhan pengguna sekarang dan masa depan.

9. Melatih pengguna dalam menggunakan peralatan.

10. Memelihara perangkat seperti printer, yang terhubung ke jaringan.

Web Administrators

1. Back up atau memodifikasi aplikasi dan data yang terkait untuk menyediakan pemulihan

kerusakan.

2. Menentukan sumber halaman web atau masalah server, dan mengambil tindakan untuk

memperbaiki masalah tersebut.

3. Meninjau atau memperbarui konten halaman web atau link pada waktu yang tepat,

menggunakan tool-tool.

4. Memonitor sistem untuk intrusi atau serangan denial of service, dan melaporkan

pelanggaran keamanan untuk personil yang tepat.

5. Menerapkan langkah-langkah keamanan situs web, seperti firewall atau enkripsi pesan.

6. Mengelola internet / intranet infrastruktur, termasuk komponen seperti web, file transfer

protocol (FTP), berita dan server mail.

7. Berkolaborasi dengan tim pengembangan untuk membahas, menganalisis, atau

menyelesaikan masalah kegunaan.

8. Test backup atau pemulihan rencana secara teratur dan menyelesaikan masalah.

9. Memonitor perkembangan web melalui pendidikan berkelanjutan, membaca, atau

partisipasi dalam konferensi profesional, workshop, atau kelompok.

10. Menerapkan update, upgrade, dan patch pada waktu yang tepat untuk membatasi

hilangnya layanan.

Web Developers

1. Mendesain, membangun, atau memelihara situs web, menggunakan authoring atau

bahasa scripting, alat penciptaan konten, alat manajemen, dan media digital.

2. Meakukan atau update situs web langsung.

3. Menulis, desain, atau mengedit konten halaman web, atau yang lain langsung

memproduksi konten.

4. Berunding dengan tim manajemen atau pengembangan untuk memprioritaskan

kebutuhan, menyelesaikan konflik, mengembangkan kriteria konten, atau memilih solusi.

5. Back-up file dari situs web untuk direktori lokal untuk pemulihan instan dalam kasus

masalah.

6. Mengidentifikasi masalah yang ditemukan oleh umpan balik pengujian atau pelanggan,

dan memperbaiki masalah masalah atau merujuk pada personalia yang tepat untuk

koreksi.

7. Evaluasi kode untuk memastikan bahwa itu adalah sah, benar terstruktur, memenuhi

standar industri dan kompatibel dengan browser, perangkat, atau sistem operasi.

8. Menjaga pemahaman teknologi web saat ini atau praktek pemrograman melalui

melanjutkan pendidikan, membaca, atau partisipasi dalam konferensi profesional,

workshop, atau kelompok.

9. Menganalisis kebutuhan pengguna untuk menentukan persyaratan teknis.

10. Mengembangkan atau memvalidasi tes routine dan jadwal untuk memastikan bahwa uji

kasus meniru antarmuka eksternal dan alamat semua jenis browser dan perangkat.

Computer Security Specialists

1. Mengenkripsi transmisi data dan membangun firewall untuk menyembunyikan informasi

rahasia seperti sedang dikirim dan untuk menahan transfer digital tercemar.

2. Mengembangkan rencana untuk melindungi file komputer terhadap modifikasi

disengaja atau tidak sah, perusakan, atau pengungkapan dan untuk memenuhi kebutuhan

pengolahan data darurat.

3. Meninjau pelanggaran prosedur keamanan komputer dan mendiskusikan prosedur dengan

pelanggar untuk memastikan pelanggaran tidak terulang kembali.

4. Memonitor penggunakan file data dan mengatur akses untuk melindungi informasi dalam

file komputer.

5. Monitor laporan saat ini dari virus komputer untuk menentukan kapan untuk

memperbarui sistem perlindungan virus.

6. Memofifikasi keamanan file komputer untuk memasukkan software baru, memperbaiki

kesalahan, atau mengubah status akses individu.

7. Melakukan penilaian risiko dan melaksanakan tes pengolahan data sistem untuk

memastikan fungsi pengolahan data kegiatan dan langkah-langkah keamanan.

8. Berunding dengan pengguna untuk membahas isu-isu seperti akses data komputer

kebutuhan, pelanggaran keamanan, dan perubahan pemrograman.

9. Melatih pengguna dan meningkatkan kesadaran keamanan untuk memastikan keamanan

sistem dan untuk meningkatkan sdfaafserver dan jaringan.

10. Mengkoordinasikan pelaksanaan rencana sistem komputer dengan personil pendirian dan

vendor luar.

Referensi :

• http://pustaka.ictsleman.net/informatika/makalah/5_Jenis-jenis_Profesi_di_ti.pdf

• http://directory.umm.ac.id/tik/etika-003.pdf

•http://dosen.stiki.ac.id/arifin/Etika%20komputer/pdf/PROFESI%20DI%20BIDANG%20TEKNOLOGI%20INFORMASIx.pdf

• http://freezcha.wordpress.com/2011/04/13/profesi-di-bidang-it/
• http://ririndisini.wordpress.com/2011/04/15/jenis-profesi-di-bidang-itjobdesknya-beserta-perbedaan-di-beberapa-negara/

Draft Kontrak kerja untuk Proyek TI

Kontrak (perjanjian) adalah suatu “peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. (Subekti, 1983:1).

Syarat sahnya kontrak (perjanjian)Menurut Pasal 1338 ayat (1) bahwa perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Supaya sah pembuatan perjanjian harus mempedomani Pasal 1320 KHU Perdata.Pasal 1320 KHU Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian yaitu harus ada :

1. Kesepakatan. Yang dimaksud dengan kesepakatan di sini adalah adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila kontrak dibuat atas dasar paksaan, penipuan, atau kekhilafan.

2. Kecakapan. Kecakapan di sini berarti para pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum. Pada dasarnya semua orang menurut hukum cakap untuk membuat kontrak. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan oleh hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan (curatele), dan orang sakit jiwa. Anak-anak adalah mereka yang belum dewasa yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Meskipun belum berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila seseorang telah atau pernah kawin dianggap sudah dewasa, berarti cakap untuk membuat perjanjian.

3. Hal tertentu. Maksudnya objek yang diatur kontrak harus jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan. Jadi, tidak boleh samar-samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif.

4. Sebab yang dibolehkan. Maksudnya isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

Kontrak (perjanjian) adalah suatu "peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal". (Subekti, 1983:1).

Contoh draft kontrak kerja:

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA
SERVICE DAN PERAWATAN KOMPUTER

Yang bertanda tangan dibawah ini :

• NAMA : ARDI SETIAWAN
• JABATAN : KEPALA MANAJER
• PERUSAHAAN : PT. LANDLINE
• ALAMAT : CYBER BUILDING, Lt. 7, JL. KUNINGAN BARAT NO. 8, KUNINGAN, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA 12710

• Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. LANDLINE, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

• NAMA : MUHAMMAD ZIDNI
• JABATAN : TEKNISI
• PERUSAHAAN : PT. PCS SUITE
• ALAMAT : ADS BUILDING, Lt. 3, JL. PANJANG NO. 71, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA 11510

• Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PCS SUITE, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

• Bahwa Pihak Kedua adalah seorang Teknisi Freelance yang bergerak dalam
bidang usaha jasa dan perdagangan informasi teknologi.
• Bahwa antara Kedua belah pihak telah mufakat untuk mengadakan perjanjian kontrak service pemeliharaan dan perbaikan komputer pada kantor Pihak Pertama dengan biaya sebesar

Rp. 15.000.000 / Bulan

• Dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
BENTUK KONTRAK KERJA

1. Bentuk kontrak kerja adalah pelaksanaan kegiatan Maintenance Support and Services (Jasa Perbaikan Komputer (CPU, Monitor dan Printer), Networking Maintenence and Installation (Instalasi dan perawatan Jaringan), Hardware and Software Computer Procurement (Pengadaan Hardware dan Software Komputer)
2. Daftar, jumlah dan klasifikasi komputer (CPU, Monitor, Printer) yang menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sebagaimana terlampir.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA

• Ruang lingkup kerja jasa perbaikan komputer adalah sebagai berikut :
1. Seluruh CPU (Central Processing Unit), daftar dan spesifikasinya sesuai dengan pasal 1 ayat 2 sebagaimana terlampir. Khusus untuk pelaksanaan service printer dan monitor dilakukan dengan kesepakatan baru diluar perjanjian yang telah disepakati ini
2. Install software dan perbaikan installasi jaringan (LAN), tidak termasuk konfigurasi ulang kabel dan instalasi kabel jaringan baru

Pasal 3
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

• Jangka waktu pelaksanaan kontrak kerja jasa service komputer ini berlangsung selama 2 Bulan, dan kontrak kerja ini dapat diperpanjang untuk masa kerja Bulan berikutnya dengan ketentuan yang sama dan atau ada beberapa perubahan yang disepakati bersama.

Pasal 4
SISTEM KERJA

1. Pihak Kedua akan melakukan kunjungan service wajib sebanyak dua kali dalam sebulan
2. Pihak Kedua akan melakukan kunjungan service wajib ke tempat Pihak Pertama minggu pertama dan minggu ketiga tiap bulannya.
3. Diluar kunjungan service Pihak Kedua wajib memenuhi setiap panggilan Pihak Pertama apabila ada perangkat komputer/jaringan yang rusak selambat-lambatnya 2 x 24 Jam Pihak Kedua sudah harus memperbaiki perangkat komputer tersebut

Pasal 5
ANGGARAN BIAYA

1. Pihak Pertama setuju untuk membayar jasa perbaikan bulanan komputer kepada Pihak Kedua sesuai dengan kontrak yang telah disepakati
2. Khususnya untuk Monitor dan Printer pembayaran dilakukan diluar kontrak service dengan kesepakatan baru sesuai perjanjian kedua belah pihak
3. Jasa perbaikan service komputer dan jaringan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) belum termasuk biaya untuk penggantian spare part
4. Penyesuaian biaya jasa perbaikan computer akan dilakukan setiap 3 bulan sekali atau dengan kesepakatan bersama.

Pasal 6
PEMBAYARAN JASA SERVICE

• Pembayaran jasa service komputer dilakukan oleh Pejabat Bagian Keuangan yang ditunjuk oleh Pihak Pertama setelah mendapatkan surat tagihan yang disampaikan oleh Pihak Kedua paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya.

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN

• Kewajiban Pihak Pertama
1. Menyediakan ruangan dan fasilitas kerja bagi Pihak Kedua untuk melakukan kegiatan, terutama untuk kegiatan-kegiatan sevice besar
2. Membayarkan jasa service kepada Pihak Kedua paling lambat tanggal 20 setiap bulannya
3. Membayar penggantian pembelian komponen (spare part) yang dilakukan oleh Pihak Kedua atas persetujuan dari Pihak Pertama
4. Semua Spare Part yang dibeli mendapatkan garansi dari Pihak Kedua disesuaikan dengan jenis barang yang dibeli

• Hak Pihak Pertama
1. Memberikan peringatan (teguran) baik secara lisan atau tertulis jika Pihak Kedua tidak menjalankan tugas dan kewajibannya
2. Memotong biaya jasa service dan atau menunda pembayaran dalam jangka waktu tertentu jika Pihak Kedua tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak
3. Pihak pertama berhak mendapatkan jaminan kepada Pihak Kedua bahwa semua perlengkapan (komputer) yang ada di Lab / Kantor dalam keadaan baik (dapat beroperasi dengan baik), dan semua komponen (spare part) yang diganti mendapatkan garansi (garansi spare part tidak termasuk jika terbakar atas kesalahan petugas (user) di kantor dan atau atas bencana alam)
4. Berhak mendapatkan perlindungan data dan jaminan kerahasiaan data dari Pihak Kedua.

• Kewajiban Pihak Kedua
1. Melakukan kegiatan service dan memperbaiki semua perlengkapan komputer yang ada di tempat Pihak Pertama dari kerusakan dan keausan
2. Membuat rencana kerja/service bulanan.
3. Memberikan ide-ide dan saran yang dikira perlu kepada Pihak Pertama demi keamanan penggunaan Komputer
4. Memberikan jaminan atas kerahasiaan data Pihak Pertama tanpa terkecuali

• Hak Pihak kedua
1. Mendapatkan pembayaran jasa service komputer setiap bulan
2. Meminta penggantian uang atas pembelian spare part yang diganti sesuai dengan bukti pembelian spare part
3. Memberikan masukan dan pertimbangan khusus kepada Pihak Pertama atas kegiatan yang dilakukan oleh pegawai dan petugas kantor (perangkat komputer rusak akibat kelalian user/pengguna)

Pasal 8
SILANG SENGKETA

1. Jika kemudian hari terjadi silang sengketa antara kedua belah pihak dalam suatu hal maka akan diselesaikan melalui jalan musyawarah, dan jika tidak tercapai kesepakatan maka perjanjian ini dapat dibatalkan oleh kedua belah pihak
2. Sebelum Perjanjian Kontrak kerja ini dibatalkan, seluruh pihak yang terikat dalam perjanjian kerjsama ini harus terlebih dahulu melaksanakan dan mematuhi semua akad-akad perjanjian sesuai hak dan kewajibannya pada saat kontrak ini dibatalkan
3. Dan atau pada saat pembatalan kontrak kerja ini, Pihak Pertama harus melunasi semua pembayaran yang tertunda dan Pihak Kedua harus memperbaiki dan melengkapi semua perangkat Lab/Kantor (komputer) dan melaporkannya kepada Pihak Pertama

Pasal 9
LAIN-LAIN

• Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian kerjasama ini akan dibicarakan kemudian hari dan akan dicatatkan pada lampiran tambahan surat kesepakatan kontrak kerja service komputer ini.

Pasal 10
PENUTUP

1. Surat perjanjian kerjasama ini dibuat tanpa ada tekanan dan paksaan sedikitpun.
2. Surat perjanjian kontrak kerja service komputer ini dibuat rangkap 2 (dua) diatas kertas bermatrai cukup dengan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 6 Mei 2011

 PIHAK PERTAMA                                                                                     PIHAK KEDUA
KEPALA MANAJER                                                                                       TEKNISI



 ARDI SETIAWAN                                                                        MUHAMMAD ZIDNI

sumber:

http://bresseker.wordpress.com/2011/05/07/draft-kontrak-kerja-untuk-proyek-ti-di-indonesia/

http://jijidzone.blogspot.com/2011/05/contoh-draft-kontrak-kerja-untuk-proyek.html 

Prosedur Pendirian Bisnis, Kontrak Kerja, dan Prosedur pengadaan, kontak bisnis, pakta Integritas

Proses Pendirian Badan Usaha

• Mengadakan rapat umum pemegang saham.

• Dibuatkan akte notaris (nama-nama pendiri, komisaris, direksi, bidang usaha, tujuan perusahaan didirikan).

• Didaftarkan di pengadilan negeri (dokumen : izin domisili, surat tanda daftar perusahaan (TDP), NPWP, bukti diri masing-masing).

• Diberitahukan dalam lembaran negara (legalitas dari dept. kehakiman).

Perizinan pembuatan badan usaha perlu dirancang agar dalam pelaksanaan kegiatan, para pelaku dunia usaha menyadari akan tanggung jawab dan tidak asal dalam melakukan praktik kerja yang dapat merugikan orang lain atau bahkan Negara. Peraturan perizinan memliki mata rantai prosedur yang panjangnya bergantung pada skala perusahaan yang akan didirikan. Adapun yang menjadi pokok yang harus diperhatikan dalam hubungannya dengan pendirian badan usaha ialah :

1. Tahapan pengurusan izin pendirian

Bagi perusahaan skala besar hal ini menjadi prinsip yang tidak boleh dihilangkan demi kemajuan dan pengakuan atas perusahaan yang bersangkutan. Hasil akhir pada tahapan ini adalah sebuah izin prinsip yang dikenal dengan Letter of Intent yang dapat berupa izin sementara, izin tetap hinga izin perluasan. Untk beerapa jenis perusahaan misalnya, sole distributor dari sebuah merek dagang, Letter of Intent akan memberi turunan berupa Letter of Appointment sebagai bentuk surat perjanjian keagenan yang merupakan izin perluasan jika perusahaan ini memberi kesempatan pada perusahaan lain untuk mendistribusikan barang yang diproduksi.

Berikut ini adalah dokumen yang diperlukan, sebagai berikut :

• Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

• Bukti diri.

Selain itu terdapat beberapa Izin perusahaan lainnya yang harus dipenuhi :

• Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), diperoleh melalui Dep. Perdagangan.

• Surat Izin Usaha Industri (SIUI), diperoleh melalui Dep. Perindustrian.

• Izin Domisili.

• Izin Gangguan.

• Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

• Izin dari Departemen Teknis.

2. Tahapan pengesahan menjadi badan hukum

Tidak semua badan usaha mesti ber badan hukum. Akan tetapi setiap usaha yang memang dimaksudkan untuk ekspansi atau berkembang menjadi berskala besar maka hal yang harus dilakukan untuk mendapatkan izin atas kegiatan yang dilakukannya tidak boleh mengabaikan hukum yang berlaku. Izin yang mengikat suatu bentuk usaha tertentu di Indonesia memang terdapat lebih dari satu macam. Adapun pengakuan badan hukum bisa didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), hingga Undang-Undang Penanaman Modal Asing ( UU PMA ).

3. Tahapan penggolongan menurut bidang yang dijalani

Badan usaha dikelompokkan kedalam berbagai jenis berdasarkan jenis bidang kegiatan yang dijalani. Berkaitan dengan bidang tersebut, maka setiap pengurusan izin disesuaikan dengan departemen yang membawahinya seperti kehutanan, pertambangan, perdagangan, pertanian dsb.

4. Tahapan mendapatkan pengakuan, pengesahan dan izin dari departemen lain yang terkait

Departemen tertentu yang berhubungan langsung dengan jenis kegiatan badan usaha akan mengeluarkan izin. Namun diluar itu, badan usaha juga harus mendapatkan izin dari departemen lain yang pada nantinya akan bersinggungan dengan operasional badan usaha misalnya Departemen Perdagangan mengeluarkan izin pendirian industri pembuatan obat berupa SIUP. Maka sebgai kelanjutannya, kegiatan ini harus mendapatkan sertifikasi juga dari BP POM, Izin Gangguan atau HO dari Dinas Perizi

Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa

Jenis-jenis metode pemilihan penyedia barang dan jasa ada empat, yaitu : Metode Pelelangan Umum, Pelelangan Terbatas, Pemilihan Langsung, dan Penunjukan Langsung.

Jika menggunakan metode Penunjukan Langsung, maka prosedur pemilihan penyedia barang dan jasa seperti berikut :

- Penilaian kualifikasi

- Permintaan penawaran dan negosiasi harga

- Penetapan dan penunjukan langsung

- Penunjukan penyedia barang/jasa

- Pengaduan

- Penandatanganan kontrak

Kontak Bisnis

Kontak bisnis adalah seseorang dalam sebuah perusahaan klien atau organisasi lainnya yang lebih sering dihubungi dalam rangka keperluan bisnis. Data kontak bisnis berfungsi untuk mengorganisasikan dan menyimpan informasi lengkap mengenai koneksi, sehingga memudahkan dan mempercepat akses ke data penting dalam rangka memelihara hubungan bisnis.

Pakta Integritas

Dalam Pasal 1 Keppres No.80/2003 mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah disebutkan bahwa yang dimaksud Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna barang/jasa/panitia pengadaan/pejabat pengadaan/penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan KKN dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pakta Integritas merupakan suatu bentuk kesepakatan tertulis mengenai tranparansi dan pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa barang publik melalui dokumen-dokumen yang terkait, yang ditandatangani kedua belah pihak, baik sektor publik maupun penawar dari pihak swasta.

Tujuan Pakta Integritas :

mendukung sektor publik untuk dapat menghasilkan barang dan jasa pada harga bersaing tanpa adanya korupsi yang menyebabkan penyimpangan harga dalam pengadaan barang dan jasa barang dan jasa.

mendukung pihak penyedia pelayanan dari swasta agar dapat diperlakukan secara transparan, dapat diperkirakan, dan dengan cara yang adil agar dapat terhindar dari adanya upaya "suap" untuk mendapatkan kontrak dan hal ini pada akhirnya akan dapat mengurangi biaya-biaya dan meningkatkan daya saing.

Pakta Integritas merupakan salah satu alat (tools) yang dikembangkan Transparency International pada tahun 90-an. Tujuannya adalah menyediakan sarana bagi Pemerintah, Perusahaan swasta dan masyarakat umum untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme, terutama dalam kontrak-kontrak pemerintah (public contracting).

Pakta Integritas merupakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna barang/jasa/panitia pengadaan/pejabat pengadaan/penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pakta Integritas perlu dibuat untuk menunjukan suatu komitmen panitia pengadaan logistik pemilu menjalankan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan dan tidak melakukan KKN serta siap menerima sanksi jika melanggar Pakta Integritas tersebut.

Sumber :

http://avi.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/8359/Pendirian+Badan+Usaha.pdfnan, Izin Reklame, dll.

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Usaha

http://ade.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/5395/Minggu+4+dan+5+-+SDM+dan+Organisasi.ppt

http://pengadaanbarang.blogspot.com/2007/12/metode-pemilihan-penyedia-barang-dan.html

http://114.57.2.77/peraturan/kp80lamp1b.pdf

http://www.jdih.bpk.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=305&Itemid=76